MUARABUNGO,PARADIGMAJAMBI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar rapat Paripurna tentang Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati BungoTahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Bungo,Senin (28/04).
Penyampaian jawaban ini disampaikan langsung oleh Bupati Bungo Mashuri,SP.ME. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Bungo Muhammad Adani yang juga dihadiri oleh Pimpinan DPRD serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan para undangan lainnya.
Terhadap pandangan Fraksi-Fraksi atas LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bungo berikan jawaban yang di dalamnya menguraikan, bahwa pandangan yang diberikan oleh fraksi-fraksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo mengapresiasi atas saran dan masukan yang disampikan oleh seluruh Fraksi terkait dengan Pemerataan pembangunan, Angka Kemiskinan, Tunda Bayar serta lainnya.serta terimakasih atas apresiasi yang telah diberikan, hal ini tidak terlepas dari peran serta anggota DPRD Bungo.
. “Hal-hal ini menjadi perhatian kami Pemerintah Kabupaten Bungo untuk memaksimalkan kinerja OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, agar lebih efisien, tepat sasaran dan memprioritaskan kemanfaatan bagi masyarakat. Terimakasih atas catatan dari Fraksi -Fraksi dari DPRD Bungo.”ungkap Bupati.
Bupati Bungo juga mengatakan bahwa Kami menilai pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bungo berupa catatan-catatan, rekomendasi, usulan serta harapan-harapan ini sangat dibutuhkan, demi perbaikan dan kelangsungan pembangunan yang lebih baik. Ini akan dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
“Untuk itu, segala masukan dan saran sangat kami hargai dan akan menjadi perhatian, atas nama Pemerintah Daerah dengan hati yang tulus mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, semoga upaya yang telah dilaksanakan menjadi amal ibadah kita semua. “tutupnya.
Rapat paripurna tersebut di lanjutkan dengan Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bungo Tahun 2024, Penyampaian itu di bacakan langsung oleh anggota DPRD Bungo dari Fraksi NasDem Edi Kusnadi.,S.IP meliputi.
1. DPRD Kabupaten Bungo mencermati bahwa LKPJ yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ pada tanggal 17 April 2025 yang lalu. Dari sisi materi muatan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang termuat dalam Permendagri no 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah no 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi pemerintah daerah.
2. DPRD Kabupaten Bungo telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah secara paralel pada saat pembahasan komisi bersama perangkat daerah terkait.
Alhamdulillah, berkat inisiatif DPRD tersebut dan koordinasi antara perangkat daerah yang baik, maka berbagai data dan informasi tersebut telah disediakan dengan cukup baik.
Berkenaan dengan aspek belanja daerah, khususnya pada komponen belanja pegawai pada tahun anggaran tahun 2024 mencapai 33,6% masih di atas aturan yang telah di tetapkan pemerintah yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Berkenaan dengan aspek pendapatan daerah. Khususnya pada bidang pajak dan retribusi daerah: meminta kepada Bupati Bungo beserta OPD terkait untuk terus meningkatkan upaya pemungutan pajak daerah terhadap objek pajak wisata yang belum tertagih.
Selain itu, Edi Kusnadi,S.IP juga menyampaikan beberapa usulan pemerintah daerah seperti.
Bidang urusan pendidikan, yang di laksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. DPRD Bungo memberikan catatan sebagai berikut.
– DPRD menilai bahwa meskipun capaian realisasi anggaran tergolong tinggi, tetapi terdapat beberapa target kinerja program yang belum optimal.
– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan upaya untuk melestarikan tradisi lokal secara sistematis dan menganisiasi perlu disusun Ranperda tentang perlindungan warisan budaya, sebagai jaminan hukum atas pelestarian budaya daerah.
2. Bidang urusan Kependudukan dan pencatatan sipil yang di laksanakan oleh dinas Dukcapil Bungo.
Pengelolaan data kependudukan masih rentan terhadap resiko keamanan data, dan belum ada regulasi daerah yang mengatur perlindungan data kependudukan.
Ia merekomendasi: menerapkan standar keamanan data ISO 27001.
Menyusun perda tentang perlindungan data kependudukan.
3. Bidang urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
-Data penerima bantuan sosial belum tersinkronisasi dengan baik dan lembaga Pokja PUG belum optimal fungsinya.
merekomendasi: melakukan sinkronisasi data bansos lintas sektor. Dan membentuk dan menguatkan Pokja PUG serta menyusun perda tentang pengarusutamaan gender.
4. Bidang urusan Pengerjaan umum dan penataan ruang, DPRD Bungo memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut
– Catatan perencanaan infrastruktur masih lebih berbasis input-output dan belum fokus pada outcome dan impact pembangunan.
Ia merekomendasi, mendorong perencanaan berbasis outcome dan impact. Menargetkan penyerapan anggaran minimal 95% sesuai standar nasional.
Bidang urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, DPRD Bungo memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut.
– Perencanaan transportasi belum menggunakan pendekatan berbasis resiko dan belum tersedia kebijakan keselamatan jalan yang terintegrasi.
5. Ia merekomendasi, melakukan harmonisasi perencanaan transportasi berbasis data resiko, dan menyusun kebijakan keselamatan jalan Kabupaten.(*)
