Walinagari dan Ketua Bamus Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi

DHARMASRAYA,PARADIGMAJAMBI.COM – Wali Nagari Sikabau dan Ketua BAMUS Nagari Sikabau,kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharamasraya  di tetapkan Tersangka pada hari kamis (25 April 2024) oleh Pihak Kejaksaan Negeri  Dharmasraya diduga, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Nagari Sikabau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak Tahun 2018-2021 lalu.

Sementara itu Kajari Dharmasraya Dodik Hermawan, S.H.,M.H s melalui Kasi Pidsus Afdal Saputra yang didampingi Kasi Intel Robby hidayad dan Kasi PB3R Kejari  Dharmasraya , David Manullang
Dalam jumpa pres mengatakan memang benar sekali pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2024, pukul 12.30 WIB, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Dharmasraya, telah dilaksanakan penetapan tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Nagari Sikabau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak Tahun 2018-2021.
Bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Abdul Razak selaku Wali Nagari dan Yulasmen selaku Ketua Badan Musyawarah Nagari Sikabau

Bahwa peran Tersangka pertama  dalam perkara ini yaitu menerima dana bagi hasil kebun plasma dari koperasi sawit pusako ninik mamak kemudian tidak memasukkan dana tersebut ke kas nagari sikabau untuk diproses menjadi pendapatan nagari lain yang sah, serta menyetujui agar dana tersebut dibagi-bagikan sesuai coretan tangan dari Tsk.Y selaku ketua Bamus dan tidak melaporkan kepada pihak terkait tentang penerimaan dana tersebut, dalam hal ini Dinas PMD, Camat dan Inspektorat.
Kemudian peran tersangka kedua  dalam perkara ini yaitu membuatkan catatan atau oret-oretan pembagian dana tersebut untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada perangkat nagari tanpa dasar hukum/tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan selaku Ketua Bamus ia seharusnya berperan sebagai pengawas yang mana menyarankan agar dana tersebut dimasukkan kedalam kas nagari dan dibahas dalam musrenbang, namun ia tidak melaksanakannya dan juga malah ikut menikmati pembagian dana tersebut.


Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.616.053.000,00 (satu miliyar enam ratus enam belas juta lima puluh tiga ribu rupiah).
Bahwa dalam perkara ini telah disita barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait serta uang sebesar Rp.368.212.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).


Bahwa para keduaa Tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Bahwa para Tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan oleh penyidik dan dititipkan pada Lapas Kelas III Dharmasraya.ucap  Kasi Pidsus kejari Dharmasraya Afdal Saputra (azh)